SALINAN
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232/U/2000
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6
1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang
diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau
profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan. teknologi dan/atau kesenian.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik,
sekolah tinggi, institut. atau universitas.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama
pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian
dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan
universitas.
4. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan
terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan
diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi,
institut, dan universitas.
5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman
penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar
mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta
cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar - mengajar di perguruan tinggi
7. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok
bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia
yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta
mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
8. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah
kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk
memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
9. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan
kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli
dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang
dikuasai.
10. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok
bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap
dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut
tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang
dikuasai.
11. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah
kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang
untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai
dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
12. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan
pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk
menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman
belajar, dan beban penyelenggaraan program.
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16
sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut
kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan
penilaian.
14. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran
penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama
satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1
jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan,
yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan
terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri.
15. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
BAB II
TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN
Pasal 2
(1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akdemik dalam
menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan
dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
(2) Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam
menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau
kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Pasal 3
(1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program
magister, dan program doktor.
(2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki
kualifikasi sebagai berikut:
a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang
keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami,
menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang
ada di dalam kawasan keahliannya;
b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang
dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan
produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan
perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya
di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di
masyarakat;
d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
(3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-
ciri sebagai berikut:
a. mempunvai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara
menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah
disertai ketrampilan penerapannya;
b. mempunyai keinampuan rnemecahkan permasalahan di bidang
keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan
berdasarkan kaidah ilmiah:
c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang
ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan,
keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau
profesi yang serupa;
(4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki
kualifikasi sebagai berikut:
a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi,
dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui
penelitian;
b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan
program penelitian:
c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya
di bidang keahliannya.
Pasal 4
(1) Pendidikan profesional terdiri atas program diploma I, diploma II,
diploma III, dan diploma IV.
(2) Program diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai
kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau
memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun
kontekstualnya di bawah bimbingan.
(3) Program diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai
kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau
memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun
kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan
maupun tanggungjawab pekerjaannya.
(4) Program diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai
kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang
belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara
mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya,
serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar
ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
(5) Program diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai
kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan
dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan
merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan
tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki
ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan,
pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannva.
BAB III
BEBAN DAN MASA STUDI
Pasal 5
(1) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus
empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam
puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat
ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-
lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
(2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh
enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang
dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam
waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10
(sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program
sarjana, atau yang sederajat.
(3) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:
a. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan
sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam)
SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan)
semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas)
semester;
b. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan
sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan
puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan)
semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester
dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester;
c. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan
magister (S2) sebidang sekurang-kurangnva 40 (empat puluh)
SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat
ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi
selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
d. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan
magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima
puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan
dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama
studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.
Pasal 6
(1) Beban studi program diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat
puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang
dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh dalam
waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya
4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.
(2) Beban studi program diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan
puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS yang
dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam
waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya
6 (enam) semester setelah pendidikan menengah.
(3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus
sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS
yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh
dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-
lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.
(4) Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus
empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam
puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat
ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan
selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan
menengah.
BAB IV
KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL
Pasal 7
(1) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan
program studi terdiri atas
a. Kurikulum inti;
b. Kurikulum institusional.
(2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran
yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan
dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
(3) Kurikulum inti terdiri atas kelompok rnatakuliah pengembangan
kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan
pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan,
keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya. dan cara
berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang
harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program
studi.
(4) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan
pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi,
terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti
yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan
lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
Pasal 8
(1) Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas:
a. kelompok MPK;
b. kelompok MKK;
c. kelompok MKB;
d. kelompok MPB;
e. kelompok MBB.
(2) Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berkisar antara 40% - 80% dan jumlah SKS kurikulum program
sarjana.
(3) Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari
jumlah SKS kurikulum program diploma.
Pasal 9
Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri
atas keseluruhan atau sebagian dan:
a. kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan
tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan
penghayatan MPK inti.;
b. kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk
memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan
atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan
program studi bersangkutan;
c. kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan
untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi
keahlian dalam berkarya di masvarakat sesuai dengan keunggulan
kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi
bersangkutan;
d. kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan
untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku
berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk
setiap program studi;
e. kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan
upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam
berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global,
yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi
keahliannva.
Pasal 10
(1) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam
kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri
atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama. dan Pendidikan
Kewarganegaraan.
(2) Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk bahasa
Indonesia, bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar,
Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya.
Pasal 11
(1) Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana,
program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan
oleh Menteri.
(2) Kurikulum institusional untuk setiap program studi pada program
sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma
ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
BABV
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
Pasal 12
(1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan
penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan
tugas, dan pengamatan oleh dosen.
(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian
akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian
tesis, dan ujian disertasi.
(3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan
E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
Pasal 13
Masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa
putus kuliah berdasarkan kriteria yang diatur dalarn keputusan
pimpinan perguruan tinggi.
Pasal 14
(1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan
jumlah SKS yang disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif(IPK)
minimum.
(2) Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada
kisaran beban studi bagi masing-masing program sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.
(3) IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
masing-masing perguruan tinggi, sama atau lebih tinggi dari 2,00
untuk program sarjana dan program diploma, dan sama atau lebih
tinggi dan 2,75 untuk program magister.
Pasal 15
(1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu : memuaskan,
sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada
transkrip akademik.
(2) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana
dan program diploma adalah:
a. IPK 2,00 - 2,75 : memuaskan;
b. IPK 2,76 - 3.50 : sangat memuaskan;
c. IPK 3.51 - 4,00 : dengan pujian.
(3) Predikat kelulusan untuk program magister:
a. IPK 2,75 - 3,40 : memuaskan;
b. IPK 3.41 - 3,70 : sangat memuaskan:
c. IPK 3,71 - 4,00 : dengan pujian.
(4) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan
memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi
minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana dan tambah 0,5
tahun untuk program magister.
(5) Predikat kelulusan untuk program doktor diatur oleh perguruan
tinggi yang bersangkutan.
Pasal 16
(1) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara
menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan
karakteristik pendidikan yang bersangkutan.
(2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi
dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan
yang memperoleh prestasi tinggi.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Dengan berlakunya Keputusan ini, kurikulum yang berlaku secara
nasional program sarjana, program magister, program doktor, dan
program diploma yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan
dengan Keputusan ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak
berlakunya Keputusan ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 19
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
YAHYA A. MUHAIMIN
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen
Pendidikan Nasional.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan
Nasional.
5. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur
Politeknik/Akademi, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan di lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional,
7. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
9. Semua Gubernur Kepala daerah Tingkat I,
10. Komisi VI DPR-RI
Salman sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan. Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
M u s 1 i k h, S.H.
NIP. 131 479478
